Make your own free website on Tripod.com

Alhamdulillah, Semoga Bukan Permainan Politik

Oleh Idwar Anwar

 

Jika  saja  dulu Jenderal Soeharto tidak  mencalonkan diri atau tidak bersedia dicalonkan sebagai presiden untuk keenam kalinya pada Sidang Umum 1993 atau pada SU MPR 1988 untuk kelima kalinya, mungkin rekornya masih bisa disejajarkan dengan Jenderal Agusto Pinochet. Namun, barangkali karena kerakusannya atau ketamakan anak-anak dan kroni-kroninya yang selalu menjilat atau mungkin saja karena anggota MPR/DPR pada waktu itu ketakutan dengan kharisma Jenderal besar ini, ia akhirnya kembali diangkat sebagai presiden. Akhirnya, Pinochet yang di Cile sangat dibenci rakyat malah sedikit lebih bagus dari Soeharto.

Gambaran perjalanan kekuasaan Soeharto memang sedikit banyak ada pada diri Pinochet. Ketika Pinochet merebut kekuasaan dari tangan Presiden  Salvador Allende yang demokratis pada tahun 1973, ia menelorkan konsep pembangunan ekonomi yang sangat radikal. Saat itu gebrakan yang dilakukan tersebut memang sukses. Itu  terlihat dengan keengganan rakyatnya untuk menukar mata uang “Centavos”-nya dengan dollar Amerika. Cile juga dapat berbangga dengan  semakin berkurangnya utang luar negeri, inflasi yang menurun drastis  dan laju pertumbuhan ekonominya yang terus meningkat. Dan ketika itu Cile memang layak tampil  sebagai primadona Amerika Latin, sebuah belahan dunia yang saat itu sedang dirundung utang. Dengan keber­hasilan  yang  dicapai itulah, Cile kerap dipuji  sebagai sosok negera yang sukses yang telah melakukan pendobrakan ekonomi yang cukup besar (big push economy).

Namun demikian, beberapa fakta ternyata telah menunjukkan  kesuk­sesan Cile (Pinochet) tersebut hanya merupakan mitos wajah makro ekonomi yang ternyata tidak menyentuh kebekuan kemiskinan  di beberapa daerah kumuh yang notabene adalah  masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Beberapa pengamat  ekonomi  khususnya Cile, menilai keberhasilan tersebut ternyata hanya menyentuh kalangan ekonomi menengah ke atas yang notabene ternyata menyisakan sebuah penindasan  ekonomi terhadap kaum yang sejak dulu  memang  berada dalam kungkungan kemiskinan. Hal ini memang pada dasarnya  bukan­lah merupakan sebuah kegagalan ekonomi Cile secara global. Namun, realitas ini telah menunjukan tidak adanya pemerataan pembangunan ekonomi yang sepantasnya dinikmati oleh seluruh rakyat Cile tanpa pandang bulu.

Sejak  tampil  sebagai presiden pada September 1973, para warga kumuh kelas menengah ke bawah memang selalu menjadi bulan-bulanan kebijaksanaan ekonomi dan politik Pinochet. Orang-orang yang tergabung dalam serikat buruh Unidad Popular juga tidak akan pernah lupa ketika hampir 2000 rekannya yang dibunuh di  stadion sepak bola Santiago. Atau ketika para aktivis hak asasi menuntut penjelasan  dan tanggungjawab Pinochet atas hilangnya  730  warga Cile.

Pada  akhirnya,  masyarakat Cile  berkesimpulan,  sebenarnya  ada harga  mahal yang harus dibayar karena kesuksesan ekonomi  terse­but.  Sehingga  pada tahun 1989 lalu,  dalam  sebuah  referendum, warga Cile secara terang-terangan menolak Pinochet. Mereka  sadar dan memperhitungkan serta lebih mengutamakan unsur hukum,  keadi­lan dan hak asasi manusia, ketimbang ekonomi yang ternyata  hanya mementingkan dan berpihak pada kaum menengah atas. Pinochet  yang sejak berkuasa September 1973 memang telah  menja­lankan  sebuah  sistem pemerintahan diktator militer  yang  tidak memberikan peluang kepada sebuah kehidupan yang demokratis seper­ti  yang dibangun Presiden Salvador, pendahulunya. Ia telah  mem­basmi bibit-bibit demokrasi yang akan tumbuh di negaranya  dengan tangan besi.

Bukan  itu saja, Pinochet telah membuat  bayang-bayang  ketakutan kepada  warga Cile. Hukum pun seperti berjalan di tempat.  Bahkan keadilan, di pengadilan sebagai salah satu pilar demokrasi begitu mahal  harganya  dan terkadang sangat sulit didapatkan.  Dan  hak asasi  manusia  seolah  sebuah bak sampah yang  telah  penuh  dan berbauk  yang  tak pernah dihiraukan. Dan  teror  yang  dilakukan Pinochet  terhadap  para warga kirinya, seringkali,  tidak  dibe­narkan semua pihak.

Dagelan  politik yang menarik dari sebuah negeri kecil di  bagian Amerika  Latin,  Cile,  ini hampir sama dengan  yang  terjadi di Indonesia. Perjalanan tumbangnya sebuah kekuasaan yang otoriter yang  telah membumihanguskan tatanan demokrasi, memang terjadi begitu dramatis. Pinochet yang telah berkuasa di Cile selama 16 tahun telah menjadi simbol kediktatoran, totaliter dan kepongahan seorang pemimpin. Ia tumbang setelah meluluhlantakkan sebuah arti hak asasi manusia, hukum dan keadilan.

Sosok Pinochet memang kemudian muncul  dalam diri Soeharto. Sejak "merebut"  kekuasaan dari presiden Soekarno lewat surat sakti, Supersemar, ia pun melancarkan aksi perebutan simpati rakyat. Dagelan baru pun dipentaskan. Sebuah  lakon  pem-black  list-an sebuah partai politik yang bernama PKI  yang disemprot dengan parfum komunis, sebuah partai atau komunitas yang ideologinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan pembasmian pun mulai dilan­carkan dan seakan terlegitimasi oleh rakyat. Dan kita pun tahu, saat itu, banyak rakyat yang sebenarnya  tidak tahu sama sekali apa itu PKI, Komunis dan segala cap kotor  yang diberikan untuk PKI, telah menjadi korban. Saat itu begitu  mudah memang menghilangkan nyawa seseorang bahkan keluarga sendiri habis dibantai dengan mencap mereka PKI.

Ketika  itu, racun yang disemprotkan memang begitu buas  memangsa alam pikiran rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam  yang notabene mengakui adanya Tuhan. Dan rakyat pun seakan terhipnotis untuk  melakukan  pembantaian yang sangat mengerikan dan begitu sadis. Padahal  yang  dibantai adalah saudara,  ayah,  ibu  atau mungkin  teman dekat sendiri yang belum tentu bersalah,  terlebih jika mereka dituduh tidak percaya akan keberadaan Tuhan.

Dan  setelah itu, Soeharto sah sebagai pejabat presiden, 20  Fe­bruari 1967. Dan pemerintahan militer pun mulai berjalan. Ia lalu memulai langkah politiknya dengan jargon-jargon pembangunan ekonomi  yang  memang  sangat diimpikan  masyarakat  ketika itu. Dimana seluruh harga bahan pokok saat itu melambung begitu  ting­gi. Dan  kebijakan yang diterapkan Soeharto ketika itu memang mendapat  sambutan  yang begitu antusias dari berbagai lapisan masyarakat. Dan pembangunan pun dilakukan dengan mengandalkan pinjaman luar negeri yang sampai sekarang begitu sulit dibayar.

Dan setelah itu, kita pun tahu, pembangunan ekonomi yang  dilaku­kan  hampir sama dengan yang dilakukan Pinochet ketika  berkuasa. Kebijakan ekonominya yang digembar-gemborkan ternyata hanya berorientasi  pada  kalangan menengah atas. Dan ketika  dipaksa turun dari tahta, maka kebobrokan sistem ekonomi yang  diterapkan selama  berkuasa pun muncul. Dan disaat krisis yang begitu  parah melanda,  Indonesia memang tak mampu bertahan, sebab  basis-basis ekonomi kerakyatan tidaklah begitu kuat. Basis-basis ekonomi rakyat selama  kekuasaannya memang jarang mendapat perhatian khusus. Tricle  down effect yang berorientasi  pada  pembangunan masyarakat bawah hanya tinggal menjadi mimpi. Sebuah lip  service para pejabat dan penguasa.

Bukan  itu  saja, pemerataan pembangunan di berbagai  daerah  pun hanya  tinggal slogan. Pembanguan hanya berpusat di  pulau  Jawa. Maka  di berbagai daerah pun bergolak dan ingin memisahkan  diri. Bukan hanya karena ketidakadilan ekonomi, tapi juga ketidakadilan politik. Sebuah slogan bahwa pembangunan ekonomi harus  didukung dengan stabilitas politik. Dan stabilitas politik ternyata ditaf­sirkan sebagai pengekangan hak-hak berpolitik dengan dan kekerasan.

Dalam  bidang  hukum, keadilan dan hak asasi manusia, sosok Pi­nochet juga ada pada diri Soeharto. Hukum saat rezim orde baru berkuasa hanya sebagai simbol. Keadilan begitu sulit didapatkan. Dan  hak asasi manusia hanya isapan jempol para politisi ketika berada di atas podium. Kasus Aceh, Tanjung Priok, Lampung, Haur Koneng, dan beberapa peristiwa tragis lainnya, sebenarnya merupa­kan hal yang sangat menarik untuk disimak kembali. Dimana hak asasi manusia begitu terinjak-injak di sana.

Maka, seandainya Soeharto tidak mencalonkan diri atau bersedia dicalonkan  kembali menjadi presiden untuk kelima  kalinya atau keenam kalinya, keberhasilannya mungkin akan seperti Pinochet. Karena pada tahun 1988 atau 1993 kondisi ekonomi Indonesia berada pada titik yang cukup baik. Tapi, ia  ternyata  bernasib  sial. Ketika itu Soeharto dipaksa turun dari tahta, dengan meninggalkan kebobrokan  ekonomi,  hukum, hak asasi manusia dan  politik  yang sangat parah, terakumulasi. Lain dengan Pinochet, ada kata Adios­ kepada Istana Moneda. Adios kepada 16 tahun pemerintahan militer. Buat Cile Pinochet mewariskan dua fenomena; penindasan hak  asasi manusia dan keberhasilan ekonomi.

 

Semoga Saja Bukan Dendam

Pencabutan  SP3 No. 081/JA/10/1999 oleh Jaksa Agung baru Kabinet Pembangunan Nasional yang dipimpin Presiden Abdul Rahman Wahid yang dipilih secara demokratis pada Sidang Umum yang berakhir 21 Oktober  1999 lalu, merupakan sebuah langkah maju yang dipuji berbagai kalangan.  Pencabutan SP3 yang dikeluarkan PJS Jaksa Agung  Kabinet Reformasi, Ismudjoko, tersebut bukanlah hal yang mustahil  uantuk  dilakukan seperti yang diungkapkan Juan Felix Tampubolon, pengacara dan penasehat hukum mantan presiden Soehar­to.

Dalam  KUHP sendiri, yang merupakan buku suci para penegak  hukum di negeri ini yang selama orde baru selalu disimpan sebagai benda keramat yang sangat sulit dikeluarkan, sehingga segala keputusan hukum yang berlaku di Indonesia saat itu selalu diputuskan secara politik  dan uang, memang tidak melarangnya. Hal  tersebut  dapat dilakukan  dengan  berdasarkan bahwa kasus yang di-SP3-kan  itu kembali menemukan bukti baru, sehingga kasus tersebut  memungkinkan  untuk kembali  diungkap. Pencabutan SP3  kasus  dugaan  KKN mantan Presiden Soeharto ini, yang menurut Juan Felix  Tampubolon telah  final, juga dilakukan berdasarkan TAP MPR No. XI/1998 dan Perintah  Presiden  dalam Sidang Kabinet Pembangunan  Nasional  1 November 1999 lalu.

Dengan dicabutnya SP3 kasus ini memang dirasakan cukup  mengejut­kan. Terlebih pencabutan ini juga dilakukan beberapa hari setelah Jaksa  Agung  Marzuki  Darusman  mengumumkan  pengungkapan  kasus Sinivasan Marimutu, sebagai tersangka dalam kasus skandal senilai Rp. 9,8 triliun di Texmaco, sebuah perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

Langkah  yang  dilakukan pemerintahan baru ini  memang  merupakan tuntutan  rakyat, sejak tumbangnya rezim orde baru  yang  dinilai sebagai suatu rezin militer diktator. Yang telah mengangkangi dan mencekoki alam pikiran rakyat dengan segala ketakutan yang memang nyata. Ditetapkannya  Soeharto  sebagai  tersangka  dalam  kasus  dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, memang merupakan sesuatu yang baik bagi  penegakan hukum di negara kita. Namun, pengungkapan  kasus Soeharto  ini semoga bukan karena dendam pemerintah  atau  orang-orang  yang  tidak mendapat jatah atau yang  "dikucilkan"  selama kekuasaanya. Belum lagi, sejak tumbangnya rezim Soeharto,  banyak bermunculan  Brutus-Brutus  --orang  yang  telah  menjadi  simbol penghianat  yang membunuh Julius Caesar-- baru yang  bermunculan. Mereka yang dulu menikmati kekuasaan Soeharto, berbalik menghaki­minya, karena tak ingin kehilangan jabatan.

Sama  ketika  Patricio Aylwin berhasil  menumbangkan  ketangguhan rezim  Pinochet,  ia  menyadari akan  warisan  yang  ditinggalkan pendahulunya. Tentang pelanggaran hak asasi manusia, ia  berjanji tak  akan  balas dendam. Namun, ia menegaskan,  "Kebenaran  harus diungkapkan. Tapi jangan artikan ini sebagai balas dendam melain­kan kebenaran." Semoga.

 

Semoga Saja Bukan Permainan Politik

Dengan dicabutnya SP3 kasus dugaan KKN mantan presiden  Soeharto, pada  dasarnya menyisakan tanda tanya  besar.  Pertama,  mengapa hanya kasus dugaan KKN yang terus menerus ingin diungkap,  semen­tara banyak penyelewengan dan pelanggaran lain yang telah dilaku­kan  Soeharto. Kedua, mengapa hanya Soeharto yang selalu  menjadi sorotan  padahal  banyak orang-orang yang berada  dibalik  kasus tersebut  yang bahkan mungkin lebih banyak memakan  harta  negara dibanding Soeharto. Ketiga, pencabutan SP3 ini seakan hanya ingin memfokuskan  perhatian pada Soeharto, sehingga  memberikan  kesan ingin menutup-nutupi keluarga dan kroni-kroninya. Soeharto seakan ingin  dijadikan tumbal, sebab jika hanya dia  menjadi  tersangka atau  divonis  bersalah, kemungkinan pengampunan  akan  diberikan pemerintah mengingat usia dan kesehatannya  yang tidak memungkin­kan untuk menjalani hukuman. Keempat, atau mungkin karena  ingin membalas dendam, seperti perlakukan Soeharto ketika memperlakukan Soekarno yang berada dalam kungkungan kepastian hukum yang  tidak jelas hingga ia mati.

Tanda tanya-tanda tanya tersebut, utamanya poin ketiga sepertinya bersambut dan dapat dianggap sedikit memenuhi syarat untuk diter­ima.  Sebab, sebelum Soeharto dinyatakan tersangka  atau  divonis bersalah, ternyata Dus Dur, sang Presiden RI yang baru ini, telah menyatakan  akan  memberikan  pengampunan.  Mungkin  grasi,  tapi mengapa  sebelum  vonis  dijatuhkan. Atau  mungkin  amnesti  atau abolisi.

Seandainya,  jika memang pemerintah benar-benar  ingin  mengadili mantan  Jenderal kelahiran desa Kemusuk, Yokyakarta ini,  mengapa hanya  kasus KKN-nya saja yang diusut. Padahal kasus  pembantaian di Aceh, Tanjung Periok dan dibeberapa tempat lainnya, seharusnya ia  yang bertanggungjawab sebagai Panglima Tertinggi  ABRI  (TNI) pada saat itu. Itu juga perlu diusut. Atau mengapa tidak menyeli­diki penyimpangan kekuasaan yang telah dilakukan. Dengan banyakn­ya  mengeluarkan  kepres yang hanya  menguntungkan  keluarga  dan kroninya.

Memang sebenarnya ada hal yang terlupakan atau berusaha dilupakan dan dihilangkan dari pengamatan rakyat bahwa kasus Soeharto bukan hanya  persoalan  KKN. Dosa-dosa Soeharto bukan hanya  KKN,  tapi juga pelanggaran hak asasi manusia, pembantaian, dan  penyalahgu­naan  kekuasaan. Dan tentu saja bukan hanya ia yang harus  dikor­bankan,  sebab  banyak  orang-orang  yang  berada  dibelakangnya. Lantas mengapa keluarga dan kroninya tidak diusut, padahal banyak kepres  yang dikeluarkan telah menguntungkan usaha  keluarga  dan kroninya.

Jadi,  apa pun yang terjadi dengan diri Soeharto kelak,  ia  akan tetap  dibebaskan.  Itu  merupakan jaminan  dari  presiden,  yang sebelum  Soeharto  divonis bersalah memang telah  diampuni.  Yang menjadi  persoalan,  apakah dengan  diampuninya  Soeharto  kelak, keluarga  dan  kroni-kroninya akan  bebas  bergentayangan  begitu saja?

Semoga pencabutan SP3 Soeharto bukan merupakan permainan  politik untuk  menutup-nutupi orang-orang yang lebih banyak  yang  berada dibelakangnya. Sebab, Soeharto memang sudah tua. Sebagai bangsa Indonesia yang, katanya, dikenal tidak pendendam dan  mudah memaafkan, cukup sulit jika kita akan memenjarakan orang  yang sudah tua, pikun dan peot seperti dia. Betapa kejamnnya  mungkin, kita  sebangsa yang beradab berbuat seperti itu. Tapi  kita  juga mungkin tidak menginginkan  hukum yang  dulu  diobok-obok  oleh politik  uang  dan politik kepentingan harus kembali  terulang. Meski kita juga menyadari, kebaikan atau sukses seseorang, memang tidak sepantasnya harus musnah dan diabaikan begitu saja,  hanya karena  kesalahannya.

Ketika Pinochet jatuh dari kekuasaannya diampuni dan tetap menda­pat kedudukan penting sebagai Panglima Angkatan Darat, faksi yang dominan di Angkatan Bersenjata Cile, rakyat --kecuali mereka yang telah  menikmati keuntungan dari rezim militer-- menuntut  keadi­lan. Pinochet harus melepaskan jabatannya sebagai Panglima Angka­tan Darat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya atas pembataian ribuan warga Cile. Sebab, kalau tidak, gambaran Cile  1973  yang penuh  kekerasan, pembantaian dan pengekangan kebebasan  berpoli­tik,  kembali membayang. Dan tentu kehidupan  yang  demokratis sangat sulit ditumbuhkan kembali. Bangsa Indonesia saya kira juga mempunyai ketakutan seperti itu.

 

Makassar, 9 Desember 1999

 

Penulis  adalah Sekretaris Yayasan Lembaga Kajian Pembanguan  dan

Redaktur Pelaksana Tabloid Suara Aliansi.