Make your own free website on Tripod.com

Dehegemonisasi Amerika di Indonesia

(Salah Satu Upaya Belajar Menjadi Diri Sendiri)

 

Oleh Idwar Anwar

 

Sejak pasca tragedi World Trade Center (WTC) 11 September lalu, gejolak dunia semakin terasa. Jutaan mata terarah pada gedung kebanggaan masyarakat Amerika Serikat (AS) dan pusat ekonomi dunia yang luluh lantak akibat serangan pesawat komersial milik Amerika yang dibajak dan ditambrakkan ke gedung tersebut.

Tragedi ini pun ternyata berdampak luas dan menyebar ke seluruh dunia. AS yang selama ini mampu membusungkan dada, karena kebesarannya, benar-benar seperti ditampar tanpa mampu berbuat apa-apa. Kepongahan AS akibat kebesarannya, terlebih pasca perang dingin dengan runtuhnya Uni Soviet, seketika itu runtuh di mata dunia. Seluruh dunia terbelalak. AS yang selama ini dianggap paling aman dari serangan teroris dengan ketangguhan teknologinya, ternyata tidak seperti yang selama ini dibayangkan.

Tragedi yang menimpa AS telah membuat negara ini terbelalak dan gelap mata. Dan untuk menutupi rasa malunya AS pun menuduh Osama Bin Laden sebagai dalang tragedi tersebut, meski tanpa bukti yang jelas. Dan Afganistan (Thaliban) yang dianggap melindungi incarannya pun menjadi kambing hitamnya.

Apakah hanya sampai di situ? Ternyata tidak! Dampak yang terjadi kemudian yakni hampir semua negara yang selama ini berada di bawah hegemoni AS (utamanya yang mayoritas muslim)  pun kelimpungan. Negera-negara itu pun bimbang, antara membela kebenaran (karena tak adanya bukti-bukti kuat ketelibatan Osama bin Laden dalam tragedi WTC tersebut) atau kehilangan investasi.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Tidak dapat dipungkiri, sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, rakyat Indonesia pun tergetar hatinya. Serangan yang dilancarkan AS terhadap Afganistan, tanpa alasan dan bukti-bukti yang jelas dan akurat, --oleh sebagian besar masyarakat-- telah diinterpretasikan sebagai serangan untuk menghancurkan umat Islam di Afganistan.

Beberapa organisasi Islam pun bergerak dan menuntut pemerintah mengeluarkan pernyataan mengutuk serangan tersebut atas nama kemanusiaan. Sebab selama serangan yang dilancarkan AS tersebut telah menewaskan puluhan bahkan ratusan penduduk sipil, baik anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua yang tidak bersalah. Kamp-kamp militer yang selama ini digembar-gemborkan AS sebagai sasarang serangan ternyata hanya cerita kosong. Terbukti hanya rakyat sipil yang menjadi korban.

Namun,  apa yang terjadi kemudian adalah silang pendapat antara pemerintah dengan keinginan arus bawah. Pemerintah sepertinya takut untuk menetukan sikap mengutuk serangan AS tersebut. Terlebih setelah ancaman yang dikeluarkan oleh Dubes AS yang akan menarik semua investasi pengusaha AS yang ada di Indonesia. Sebab tidak dapat dipungkiri investasi pengusaha AS di Indonesia cukup banyak dan jika itu terjadi, maka ekonomi Indonesia akan semakin terpuruk.

Sebenarnya pemerintah tidak perlu terlalu takut dengan ancaman AS tersebut. Ketergantungan Indonesia kepada AS selama ini, kini saatnya diakhiri. Kenyataan ini memang merupakan hal yang sangat pahit. Namun, sikap ini merupakan langkah awal dari kemandirian negara yang bernama Indonesia.

Kalau kita kembali menilik kebelakang, perkembangan Indonesia serta jatuh bangunnya pemerintahan, ternyata banyak diperankan oleh AS. Lihat saja, naik dan jatuhnya Soekarno, beberapa hasil penelitian menyebutkan keterlibatan agen CIA berperan penting dalam proses tersebut. Terlebih ketika itu perang dunia kedua baru saja berakhir yang kemudian membawa pada perang dingin antara AS dan Uni Soviet yang merasa dirinya memegang peran penting dalam memenangkan perang.

Jatuh dan naiknya presiden Soeharto  pun, peran AS ternyata cukup besar, bahkan sampai naiknya Megawati sebagai presiden yang ke- 5. Keterlibatan AS dalam jatuh bangunnya suatu pemerintahan, bukan hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara yang dianggap sebagai negara sedang berkembang pun mengalami hal yang sama.

 

Dehegemonisasi Peran Amerika: Belajar Menjadi Diri Sendiri

Peran AS di Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi memang sangat besar. Namun, itu tidak berarti bahwa Indonesia harus selalu tunduk pada permainan negara "macan ompong" ini. Pemerintah Indonesia harus menentukan sikap. Ketergantungan ekonomi yang menyebabkan tekanan politik harus segera diakhiri. Dan untuk itu, memang dibutuhkan kerja keras dari seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya "rakyat" dalam terminologi para birokrat atau elit politik.

Keinginan baik ini memang harus segera di sambut dengan baik pula. Munculnya isu penolakan terhadap barang-barang produksi AS, sebenarnya merupakan salah satu cara yang cukup baik untuk mengembalikan citra produksi dalam negeri. Dan pada dasarnya, kalau mau berbicara mengenai teror, maka AS telah melakukan --meminjam istilah Yasraf Amir Piliang-  solfteror terhadap masyarakat Indonesia dan beberapa negara lain di dunia dengan berbagai macam produknya.

Teror-teror ekonomi yang dilancarkan AS terhadap negara-negara yang dianggap sedang berkembang, jika dicermati dengan jeli jelas begitu kejam. Negara-negara yang dianggap inferior dibuai dengan segala macam bantuan pinjaman, sampai negara tersebut mengalami ketergantungan yang sangat, --bahkan tidak mampu lagi membayarnya kecuali dengan menjual negaranya--, pada AS. Dan setelah itu, yang terjadi adalah mulainya muncul tekanan-tekanan politik yang harus menguntungkan AS.

Untuk itulah, pemerintah Indonesia harus mulai belajar untuk tidak tergantung kepada negara lain terlalu besar, meski interkoneksitas dan hubungan antara negara perlu dilakukan. Sikap masyarakat yang berusaha menolak semua produk AS di Indonesia tersebut, oleh pemerintah seharusnya tidak dipandang negatif, bahkan sebaiknya dilihat  sebagai salah satu kekuatan untuk mulai belajar mandiri dan terlepas dari kungkungan hegemoni negara lain, utamanya dalam bentuk ekonomi yang pada akhirnya berimbas pada berbagai bentuk tekanan  politik.

Kenyataan ini, seharusnya segera disadari dan untuk itu dilakukan langkah-langkah kongkret oleh pemerintah utamanya dalam mengantisipasi ketergantungan terhadap bantuan (utang) luar negeri tersebut.

Berdasarkan hasil seminar yang dilakukan oleh Centre Strategic and International Studies (CSIS), 9 Oktober lalu, disimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia diperkirakan baru akan mengalami  recovery economi paling cepat tahun 2007. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak dapat lagi mengandalkan investasi luar negeri dan ekspor, terlebih pasca tragedi WTC, sebab kondisi ekonomi dalam dan luar negeri mengalami goncangan yang cukup hebat. Akibatnya, investasi semakin berkurang dan permintaan barang ekspor pun, menurun.

Olehnya itu, melihat kenyataan tersebut, langkah konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana sesegera mungkin membangun sektor ekonomi yang berbasis kerakyatan. Sebab hal ini telah teruji; ditengah goncangan  krisis yang menimpa Indonesia usaha-usaha sektor kecil masih dapat berdiri kokoh. Sementara, usaha raksasa yang selama ini mengandalkan investasi besar, terhuyung-huyung dan beberapa diantaranya pun bangkrut.

Selain itu,  pemerintah juga perlu segera mengambil kebijakan struktural agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan cepat. Kebijakan struktural tersebut meliputi deregulasi peraturan yang menghambat perdagangan antar daerah, pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan penegakan supremasi hukum.

Kebijakan struktural ini sangat penting dilakukan, sebab selama ini kebocoran anggaran proyek paling banyak terjadi. Dengan memperbaiki dan memperketat kembali sistem peraturan serta penegakan supremasi hukum, berbagai macam kebocoran anggaran tersebut dapat terkurangi. Sehingga uang tersebut dapat digunakan sesuai dengan porsinya.

Langkah lain yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap barang-barang produksi dalam negeri. Hal perlu dilakukan, sebab selama ini pemerintah tidak terlalu memperdulikannya. Apresiasi masyarakat selama ini terhadap produk Indonesia, terlihat negatif. Masyarakat akan sangat gembira bila ia memiliki barang dari luar negeri meskipun itu sebenarnya buatan Indonesia yang dijual atau dimodifikasi ulang di luar negeri.

Untuk itulah dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk dalam negeri, maka secara tidak langsung akan dapat meningkatkan daya  beli dan konsumsi masyarakat akan produk Indonesia. Dan ini jelas akan berimbas pada pertumbuhan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju. Sebab, meningkatnya daya beli masyarakat akan produksi dalam negeri, merupakan tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, saat ini dan di masa depan. Maka isu penolakan semua produk AS di Indonesia merupakan salah satu trik atau upaya untuk lebih mencintai produk dalam negeri.

Saatnya memang pemerintah harus bekerja keras. Mengurangi, atau terlebih menghilangkan invasi hegemoni kekuatan ekonomi AS atau pun negara lain ke dalam negeri, memang merupakan pekerjaan sulit. Namun, itu perlu dilakukan, sebab Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Sehingga, nantinya rakyat akan berbangga memiliki negara yang  bernama Indonesia, yang tidak atau terlalu tergantung pada negara lain dan mampu secara maksimal memproduksi kebutuhannya sendiri, serta memiliki generasi yang di kepalanya tidak lagi memiliki utang warisan nenek moyangnya yang korup.

Indonesia, harus menjadi negara yang berdaulat sepenuhnya.  Dan kini, saatnya rakyat Indonesia -sekali lagi bukan dalam kepala orang-orang yang selama ini memanfaatkan kata rakyat untuk kepentingannya sendiri--, harus belajar menjadi sendiri. Sebab itulah yang pantas dibanggakan di depan bangsa atau pun negara lain.  

 

Penulis adalah Peneliti Muda pada Divisi Ilmu Sosial dan Humaniora Pusat Kegiatan Penelitian Unhas dan Ketua Komunitas Penulis Pinggiran Makassar.