Make your own free website on Tripod.com

Menemukan Kembali Indonesia

(Refleksi Temu Budaya Nusantara dan Hari Jadi Sulsel ke 333)

Oleh Suriadi Mappangara dan Idwar Anwar

 

Kebudayaan Indonesia tidak dapat dipungkiri sampai saat ini masih dalam proses menjadi (being). Dan dalam proses tersebut banyak dinamika kebudayaan yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari kompleksitasnya kebudayaan yang tersebar di nusantara ini. Berdasarkan buku Ensiklopedia Suku Bangsa yang disusun oleh Junus Melalatoa telah tercatat sekitar 500 suku bangsa yang menghuni wilayah Republik Indonesia. Ini berarti bahwa sekitar itu pula kebudayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia.

Kompleksitas kebudayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia selama ±  35 tahun ternyata telah dipolitisasi oleh penguasa. Maka tidak mengherankan jika sentralisasi kebudayaan sangat terasa ketika itu. Hanya kebudayaan tertentu yang ditempatkan pada pusat kebudayaan nasional (budaya pusat pemerintahan, dimana kebijakan mengenai kebudayaan ditentukan oleh pendukung kebudayaan yang mayoritas) dan diberi penghargaan yang besar. Sementara kebudayaan lainnya diukur menurut dekat tidaknya pelaku kebudayaan tersebut dari pusat kebudayaan. Ini terjadi baik secara dinamis maupun statis. Secara statis kebudayaan sentral dianggap sebagai pimpinan kebudayaan atas kebudayaan-kebudayaan lain. Di sanalah diletakkan makna dari segala usaha untuk membudaya dalam kerangka membangun kebudayaan nasional. Kenyataan ini --entah sadar atau tidak-- telah mematikan kebudayaan lain, terlebih yang memiliki pendukung kebudayaan yang sangat sedikit.

Dalam konsep negara kita dengan jelas dituliskan kata Bhinneka Tunggal Ika yang merujuk pada makna filosofi kebermacaman yang satu dalam konsep cita-cita membangun sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Atau dalam bahasa Anhar Gonggong bermakna kebermacaman yang (menjadi) satu dan/atau bersatu di dalam kebermacaman. Kenyataan terjadinya sentralisasi kebudayaan inilah yang menggelisahkan sebagian budayawan yang memiliki kepedulian akan tumbuhnya kebudayaan-kebudayaan lain yang berada diluar pusat kebudayaan.

Kehendak untuk hidup bersatu dalam keberagaman dan kompleksitasnya kebudayaan daerah memang masih merupakan sesuatu yang utopis. Namun, setelah era reformasi, peluang untuk itu begitu terbuka lebar. Terlebih dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 yang menekankan adanya otonomi daerah di tingkat II. Kesempatan ini jelas sangat berpengaruh dalam rangka mengembangkan kebudayaan lain dalam arti nilai-nilai batin dan gagasan dimana berkembang kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang dalam bahasa J.W.M. Bakker, Sj disebut kebudayaan subjektif. Atau “konstruksi-dunia-dalam” menurut istilah Rahman Arge. Selain itu, pengembangan tradisi masyarakat pendukungnya, serta memelihara peninggalan sejarah mereka, juga merupakan pekerjaan yang harus segera dilakukan.

 

Menemukan Kembali Indonesia

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia saat ini masih dalam proses “menjadi” sebuah bangsa. Masih banyak yang harus dilakukan untuk benar-benar mewujudkan sesuatu yang bernama Indonesia. Adanya pluralitas kebudayaan merupakan sebuah keniscayaan. Lantas sejauh mana kita memaknai komleksitas tersebut dalam rangka proses “menjadi” sebuah bangsa yang benar-benar utuh tersebut?

Ada beberapa pemikiran yang ditelorkan ketika dilaksanakan Temu Budaya Sulsel baru-baru ini di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar. Dan pemikiran-pemikiran inilah yang akan dibawa untuk merumuskan konsep, politik dan strategi kebudayaan Indonesia ke depan. Pemikiran ini juga nantinya akan dibawa dalam Kongres Kebudayaan Nasional V yang sebelumnya akan digodok kembali dalam Temu Budaya Nusantara yang berlangsung dari tanggal 17-19 Oktober 2002.

Diantara pemikiran tersebut menyebutkan perlunya menilai ulang (reinterpretasi) terhadap nilai-nilai adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat, untuk kemudian diambil langkah pergeseran (reposisi)  yang pada hakekatnya bertujuan ‘menemukan kembali’ (reinventing) kekuatan-kekuatan positif tradisi dan adat  dalam kerangka membangun (pengayaan) kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan demikian kearifan-kearifan lokal bisa digali dan dihadirkan kembali sebagai acuan untuk menjawab permasalah-permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Kenyataan ini memang merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk benar-benar menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang utuh. Selain itu perlu juga dilakukan reinterpretasi terhadap konsep puncak-puncak kebudayaan yang mengarah pada kompetisi kebudayaan dalam menonjolkan diri yang pada akhirnya mengarah pada “penguasaan” terhadap kebudayaan lain seperti yang selama ini terjadi dan dilakukan oleh budaya Jawa dan kebudayaan lain yang pendukung-pendukung kebudayaannya berada di pusat kebudayaan (pusat kekuasaan).

Hal ini bisa saja terus terjadi sebab –utamanya-- media informasi dan teknologi berada di pulau Jawa. Maka konsep puncak-puncak kebudayaan hanya akan melahirkan kebudayaan-kebudayaan yang memiliki pendukung yang banyak dan menempati posisi kekuasaan di pemerintahan. Padahal semestinya kebudayaan lainnya (kebudayaan lokal di luar pusat kebudayaan) dibangkitkan agar memiliki encouragement (pengobaran semangat), sehingga tidak terjadi kesenjangan. Dengan demikian, baik yang berada di pusat kebudayaan maupun yang berada di luar, sama-sama berkembang (balanced development), saling mengenal dan saling memahami kebudayaan lain, termasuk tentunya adalah pendukung kebudayaan itu masing-masing. Mengenal budaya berarti mengenal pemiliki kebudayaanya, yakni masyarakat yang bersangkutan.

Penguasaan kebudayaan tersebut tidak dapat dipungkiri juga bersumber dari adanya interpretasi yang salah terhadap politik kebudayaan. Padahal seharusnya politik kebudayaan dimaksudkan bukan mengarah pada penguasaan kebudayaan (menciptakan pusat kebudayaan sekaligus pusat pemerintahan yang mendikte budaya lainnya), akan tetapi mengarah pada pemahaman keterlibatan politik (kekuasaan) yang memiliki kemauan (positif), kemampuan dan wewenang untuk memberikan orientasi pada kebudayaan yang tersebar di nusantara dalam mengaktualisasikan diri sebagai kerangka pengayaan kebudayaan nasional (bangsa Indonesia).

Untuk itulah, rakyat Indonesia perlu segera membangun kesadaran bersama (collective consciousness) menuju satu kepentingan (kepentingan bangsa), yang tentunya harus terbangun dari kearifan lokal masing-masing. Kesadaran ini diupayakan mengalami lintas budaya dengan menarik beberapa inti kebudayaan (nilai-nilai kebenaran universal) dari setiap kebudayaan. Pada tataran ini diharapkan pendukung kebudayaan (etnik) tidak terkungkung oleh kepentingan memajukan kebudayaan sendiri tanpa memperdulikan atau bahkan mematikan kebudayaan lain. Ini tentunya dapat dilakukan salah satunya melalui media pendidikan (pembuatan kurikulum) di mana penekanan terhadap pengenalan dan perhargaan akan kebudayaan lain lebih dikedepankan. “Dimana kaki dipijakan di situ langit dijunjung” atau “Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguak,”  merupakan salah satu ungkapan yang perlu diikuti untuk menghargai kebudayaan lain. Kebudayaan lokal, sekali lagi, diharapkan mampu memberikan kearifan bagi pendukungnya untuk saling menghormati dengan pendukung kebudayaan lainnya. Sehingga masing-masing pendukung kebudayaan bebas menjaga dan mengembangkan kebudayaannya dan merasa tidak tersubordinasi dari kebudayaan lain.

Ini juga merupakan suatu usaha untuk mengembalikan kembali sistem kebudayaan pada pendukungnya masing-masing. Dan ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Namun, hal  ini menjadi semacam upaya akomodasi dalam menyikapi sistem-sistem yang dianut oleh kelompok pendukung kebudayaan bersangkutan yang telah menjadi semacam ideologi, nilai dan merupakan pilihan serta acuan masyarakat tersebut.

            Di sisi lain, usaha pengembalian kebudayaan kepada para pendukungnya juga akan timbul usaha untuk membangun lembaga sosial (social institution) yang merupakan wadah mencari pemecahan atau jalan keluar untuk mengatasi kebuntuan dalam masyarakat. Upaya ini, salah satunya, dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat yang tentunya setelah disesuaikan dengan kondisi masyarakat kekinian. Ini sangat diperlukan, sebab dalam banyak hal, utamanya dalam persoalan konflik, lembaga negara sangat sulit untuk melakukannya. Di sinilah salah satu peran lembaga adat dalam mengakomodasi berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat pendukung kebudayaanya. Ini tentunya harus sejalan dengan pendidikan terhadap nilai-nilai kearifan di wilayah pendukung kebudayaan tersebut.  Pranata sosial ini ternyata banyak berguna dalam memecahkan persoalan di masyarakat. Kebudayaan lokal mempunyai kandungan kekuatan sosial (social energy) di dalamnya yang menghasilkan pranata sosial yang memapu meredam konflik di semua bidang.

            Dari beberapa realitas diatas dalam kerangkan menemukan kembali Indonesia ini kebudayaan lokal harus dilibatkan secara langsung dalam perubahan budaya secara nasional dan mondial (worldwide scale) dengan maksud agar setiap kebudayaan (pendukungnya) mampu mengembangkan diri sesuai dengan perubahan. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana menumbuhkan institusi (keinginan bersama) yang secara intens terus melakukan penggalian (continious research) terhadap nilai-nilai kearifan lokal baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan hasil penggalian tersebut kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam artian bahwa nilai-nilai kearifan lokal tersebut tidak berdiri di menara gading, akan tetapi meng-up to date dengan zaman yang dihinggapinya (juga menyerap budaya modern), tentunya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai positif yang dimiliki.

            Dengan demikian proses Indonesia “menjadi” sebuah bangsa yang utuh bisa sedikit “dipercepat”. Sebab keterlibatan semua unsur kebudayaan yang tersebar di seluruh nusantara merupakan kekayaan yang sangat berharga dalam rangka membangun sebuah bangsa yang bernama Indonesia yang memang masih dalam proses “menjadi”. Dan Sulsel --yang kini akan memperingati hari jadinya yang ke 333-- sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini merupakan salah satu aset yang sangat perlu diperhitungkan dalam membangun Indonesia ke depan.

 

Suriadi Mappangara adalah Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar dan Sekretaris Tim Perumus Temu Budaya Nusantara.

Idwar Anwar adalah Peneliti pada Divisi Ilmu Sosial dan Humaniora, Pusat Kegiatan Penelitian Unhas dan anggota Tim Perumus Temu Budaya Nusantara