Make your own free website on Tripod.com

Perempuan dalam Wacana Pemilihan Gubernur

Oleh Idwar Anwar

 

Dalam satu bulan terakhir ini, isu pemilihan gubernur di Sulsel semakin santer terdengar. Memang pada bulan Juli ini DPRD sedang sibuk melakukan penyaringan nama-nama yang telah diusulkan oleh berbagai organisasi. Pada masa penjaringan ini telah muncul banyak nama calon gubernur yang kerap disebut-sebut bakal dapat menggantikan posisi Palaguna yang habis masa jabatannya. Bukan itu saja pasangannya (Wakil Gubernur) pun telah lama menjadi perbincangan. Sebut saja nama seperti, Aksa Mahmud yang kabarnya disandangkan dengan Mirdin Kasim, Amin Syam yang kabarnya akan disandingkan dengan Muh. Roem, Nurdin Halid, dan beberapa nama lagi yang telah meluncur ke DPRD Tk. I Sulsel.

Di samping rasa bangga karena masih banyak calon pemimpin yang ada di Sulsel ini, sebenarnya terselip semacam keprihatinan. Mengapa? Sebab dari sekian nama yang muncul, tak satu pun nama perempuan yang dianggap memiliki kans yang kuat untuk duduk di kursi  nomor satu di Sulsel ini. Ada apa dengan perempuan kita di Sulsel ini? Tidak adakah yang bernyali untuk turut serta dalam pemilihan gubernur. Padahal sebenarnya masih ada beberapa nama yang juga pantas disebut dalam bursa calon gubernur mendatang. Atau tidak adakah organisasi yang mau mewadahi aspirasi kaum perempuan. Atau malah organisasi perempuan sendiri yang tak punya figur untuk dipersainkan, sehingga harus mencari laki-laki?

Lantas, pertanyaan lain pun kembali muncul, apakah perempuan di Sulsel ini tidak sanggup untuk tampil dan mengambil peran di sektor publik? Apakah mereka tidak punya kemampuan untuk itu, apalagi untuk menjadi seorang pemimpin dan pengambil keputusan? Atau memang mereka tidak ada yang memiliki kualitas untuk menjadi seorang gubernur? Ataukah mereka masih berkutat dalam persoalan gender, yang masih menganggap dirinya sebagai subordinasi kaum laki-laki dalam memperoleh peran di sektor publik?

Dari sekian pertanyaan yang muncul di atas, saya melihat bahwa persoalan genderlah yang paling krusial yang menimpa perempuan kita di Sulsel ini. Persoalan relasi gender, tidak dapat dipungkiri merupakan sebagian dari persoalan yang sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan panjang. Apakah perempuan pantas untuk duduk sebagai pemimpin di sektor publik ataukah mereka hanya memiliki kekuasaan di sektor domestik yang telah sekian lama mereka jalani? Pertanyaan ini saya kira juga masih menghantui para anggota DRPD kita dalam menetukan calon gubernur nanti. Banyangan tentang seorang figur perempuan yang akan menjadi pengganti Palaguna, mungkin masih sangat kabur atau bahkan tidak sempat terlintas.

Perempuan selama ini memang selalu tersubordinasi oleh keberadaan laki-laki. Mereka selalu hanya berada pada sektor domestik. Dalam kondisi demikian pada tataran realitas kemasyarakatan, seperti dalam kehidupan sosial-ekonomi-politik masyarakat, kaum perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam proses perumusan atau pembuatan keputusan yang pada dasarnya justru berpengaruh pada kehidupan mereka. Justru yang melakukan hal tersebut adalah kaum laki-laki.

Kenapa? Sebab mereka lebih banyak yang hanya diam menunggu dan masih ragu melakukan pendobrakan atas persepsi masyarakat terhadap mereka. Bahkan mereka sendiri terimbas dalam menekan portensi yang mereka miliki untuk berkreatifitas di ruang publik, apalagi dalam hal-hal pengambilan keputusan sosial-ekonomi terlebih politik. Bagaimana mungkin sebuah keputusan yang diperuntukkan bagi kaum perempuan, harus dirumuskan olek kaum laki-laki? Padahal yang mengetahui tentang diri perempuan adalah mereka sendiri. Sebuah tatanan kehidupan yang ironis memang. Persis dengan tatanan kehidupan pemerintahan di Indonesia, dimana Jakarta selalu menjadi pengambil keputusan teringgi untuk diterapkan di daerah. Padahal yang lebih mengetahui tentang suatu daerah adalah penduduk daerah tersebut. 

Eugenia Piza-Lopes, Koordinator Unit Gender dan Pembangunan Oxfam UK/Irelend, Oxford melihat kondisi tersebut sebagai tindakan diskriminatif kepada perempuan akibat gender mereka. Padahal, menurutnya, jika kaum perempuan bergandengan tangan melaksanakan perubahan dan diberi ruang untuk menggunakan kemampuan dan bakatnya, maka akan terjadi transformasi hubungan gender yang memungkinkan kaum perempuan menjadi anggota masyarakat yang setara dan bernilai.

Realitas ini, tentu saja disebabkan oleh pemahaman masyarakat mengenai budaya patriarki yang masih kuat. Padahal dalam sistem demokrasi modern saat ini, peran serta perempuan dalam lembaga legislatif, yudikatif atau eksekutif tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Memang di masyarakat kita, ada semacam ketabuan atau katakanlah semacam ketakutan untuk memberikan ruang-ruang publik bagi perempuan. Padahal semestinya, kehadiran  perempuan dalam ruang publik tersebut tidak lantas dipersepsikan sebagai aksi perampasan posisi kaum pria di sektor publik. Sehingga untuk menghindarkannya, maka segala macam ketabuan pun disematkan di pundak para perempuan. Sebab pada dasarnya, siapa pun berhak untuk tampil di ruang publik, sebab ruang publik bukan hanya milik laki-laki, seperti yang selama ini ada dalam kepala kita. Dan ruang-ruang domestik hanya menjadi milik perempuan.

Perjuangan kaum wanita yang berusaha menempatkan dirinya sebagai mana adanya tanpa intervensi maskulinitas dalam berbagai sektor, tidak dapat dipungkiri perlahan-lahan telah mengkristal. Dalam kerangka politik pun wanita tidak boleh ketinggalan selama para perempuan tidak meninggalkan hakikat dirinya.

Devaki Jain, salah seorang pendiri Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) bahkan melihat bahwa potensi dalam gerakan perempuan terpadu dapat  menjadi kekuatan di dunia dan bisa menghalau pemilahan dan pencairan konfrontasi  dan bahkan mungkin tatanan ekonomi dan sosial.

Lantas, jika masih ada pertanyaan tentang bisakah seorang perempuan menjadi seorang gubernur atau menjadi pemimpin dalam sektor publik, sebenarnya itu bukan lagi pertanyaan hakiki. Bukankah presiden kita adalah seorang perempuan yang notabene lahir dari perdebatan panjang dalam lingkup agama. Pernyataan yang semula tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin, toh akhirnya ditelan kembali. Bahkan mereka yang semula menolak, malah beramai-ramai mendukung Megawati sebagai presiden dan berusaha mempertahankannya.

Kalau pemahaman tentang posisi perempuan dalam ruang publik telah terlegitimasi bahkan oleh beberapa ulama yang ilmunya sulit diragukan, lantas, apalagi yang harus ditunggu oleh kaum perempuan kita. Bangkit dalam sebuah kesadaran kolektif untuk melihat bangsa ini menjadi maju atau hanya duduk diam dalam kungkungan persepsi yang keliru tentang posisi perempuan yang selama ini diamini begitu saja.

Mengubah persepsi tentang keberadaan perempuan memang merupakan pekerjaan berat. Dan itu tidak dapat dilakukan hanya dengan mengharapkan kerelaan kaum laki-laki untuk memberikan peluang kepada perempuan, tapi, justru perempuanlah yang harus bangkit dan menunjukkan kemampuannya. Jangan menunggu kuota dalam politik seperti yang dilakukan selama ini, sebab itu bukanlah perjuangan yang hakiki. Tapi berjuanglah mengubah persepsi masyarakat utamnya kaum laki-laki dan tunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki keunggulan yang bahkan melebihi kaum laki-laki secara potensial nonbiologis.

Realitas yang kita lihat di berbagai sektor kemasyarakatan bahwa perempuan masih menduduki posisi yang termarjinalkan terlebih dalam sektor politik pemerintahan memang masih nampak jelas. Ini bisa kita lihat dari data yang diluncurkan oleh Divisi Perempuan dan Pemilu Cetro dan  Kantor Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan yang dimuat di Harian Kompas (11/3/02). Dari data tersebut menyebutkan dari 195 anggota MPR hanya 18 (9,2%) dari kalangan perempuan. Di DPR dari 500 anggota, 45 dari kalangan perempuan. Di MA hanya 7 dari 40 anggota MA. Sedangkan dari sekitar 336 Bupati (Dati II) hanya 5 perempuan. Yang lebih ironis lagi dari 30 Gubernur, tidak satu pun yang berasal dari kaum perempuan.

Sebenarnya ini bukan persoalan persaingan menduduki jabatan. Tapi permasalahan sebenarnya adalah perlawanan terhadap adanya kecenderungan meremehkan potensi yang dimiliki kaum perempuan. Di kalangan masyarakat kita, masih banyak yang menganggap perempuan harus berada di dalam rumah saja. Mengurus anak, mengurus suami, dan mengelola internal rumah tangga. Persepsi inilah yang perlu diubah. Bukankah Nabi Muhammad sendiri pernah menjahit pakaiannya sendiri yang robek. Meski memang pada hal-hal yang fitrawi, itu tidak bisa terbantahkan lagi. Seperti perempuan yang melahirkan bukan laki-laki atau hal-hal lain yang memang telah menjadi kodrat perempuan.

Untuk itu, saatnya kini perempuan di Sulsel harus bangkit. Mereka harus mampu menunjukkan kemampuan diri. Bukankah penduduk negeri ini lebih banyak dihuni oleh kaum perempuan? Dan menjadi sesuatu yang membanggakan, jika seorang gubernur perempuan pertama di Indonesia, muncul di Sulsel ini. Daerah yang sejak dulu telah memiliki dinamika politik yang  tinggi.

 

The Heart Leadership

Wanita dapat saja menjadi pemimpin dalam dunia publik, apalagi hanya menjadi gubernur. Mengapa tidak? Perempuan menjadi seorang gubernur, bupati atau presiden merupakan sesuatu yang seharusnya dianggap wajar. Bahkan kalau mau mencermati lebih jauh bahwa keberadaan perempuan dengan segala kemampuannya, pada dasarnya juga memiliki potensi yang sangat baik untuk menjadi pemimpin. Apalagi kalau kita hanya berbicara mengenai kemampuan intelengensia. Contoh kongkretnya dapat dilihat di Perguruan Tinggi atau di sekolah-sekolah, dimana cukup banyak perempuan yang selalu menjadi rangking pertama atau menjadi mahasiswa terbaik.

  Mengapa dikatakan bahwa perempuan memiliki potensi kepemimpinan yang baik. Sebenarnya alasannya sederhana, sebab perempuan dengan sifat kelembutannya, mereka lebih tenang dan mampu menghadapi berbagai macam permasalahan. Persoalan kemampuan intelektual jelas perempuan tak kalah dibanding kaum laki-laki.

Jelas ini merupakan salah satu wacana paradigma kepemimpinan alternatif terhadap laki-laki. Hal senada juga diungkapkan oleh Corinne McLaughin dan Gordon Davidson tentang spiritual politics dan feminis new age.  Di sini keduanya melihat bahwa keberadaan perempuan yang tampil menjadi pemimpin dapat menghidupkan kembali model kepemimpinan yang berhati nurani. Adanya kecenderungan menghidupkan kembali kualitas kepemimpinan feminim, seperti; intuitif responsif, koordinatif, penuh cinta, kasih sayang, kepedulian, pemeliharaan serta pelestarian merupakan sebuah alternatif. Model ini lebih dikenal dengan “kepemimpinan hati” atau the heart leadership.

Dengan demikian apa yang diungkapkan oleh Corinne McLaughin dan Gordon Davidson tersebut seharusnya semakin menjadi angin segar untuk menjustifikasi dan memberikan kekuatan moral kepada kaum perempuan atas keberadaan diri mereka di sektor publik. Dan momen  pemilihan gubernur di Sulsel ini merupakan wahana strategis untuk mengekspresikan dan menunjukkan segala kekuatan dan kemampuan yang ada pada kaum perempuan Sulsel.

Saya yakin kaum perempuan di Sulsel ini mampu untuk bersaing dengan kaum laki-laki untuk menjadi orang nomor satu. Perempuan tidak boleh meminta kesempatan, tapi mereka harus tampil sendiri dengan kemampuan serta karakter kepemimpinan yang mereka miliki. Sekali lagi ini bukan berarti perebutan ladang garapan, atau perempuan ingin melepaskan diri dari kaum laki-laki. Tapi ini merupakan sebuah perjuangan untuk menunjukkan eksistensi diri kaum perempuan yang selama ini termarjinalkan dalam berbagai ranah kemasyarakatan. Padahal pada dasarnya kaum laki-laki dan perempuan adalah mitra. Sehingga seharusnya tidak ada saling mengsubordasikan satu sama lain. Keduanya memiliki kesempatan untuk maju. Tentu saja dengan tidak menanggalkan kodrat masing-masing.

 

Idwar Anwar, Staf Peneliti Divisi Ilmu Sosial dan Humaniora, Pusat Kegiatan Penelitian (PKP) Unhas.