Make your own free website on Tripod.com

Korupsi: Filsafat “Kakus” dan Eldorado

Oleh Idwar Anwar

 

Persoalan korupsi di Indonesia memang bukan lagi menjadi sebuah rahasia. Berdasarkan publikasi international yang dilakukan Transparency International yang kemudian diterbitkan oleh Majalah Der Srieegel di Jerman ini menyebutkan bahwa  dari 41 negara yang diteliti, Indonesia menempati posisi pertama  (Warta Ekonomi, 3/7/95). Setahun kemudian sebuah survei yang dilakukan oleh Political and Ekomonic Risk Consultacy Ltd (PERC), kembali menempatkan Indonesia pada posisi ketiga dari 12 negara di Asia

Beberapa penelitian yang boleh dikatakan usang ini, ternyata tetaplah memiliki kekuatan untuk mendeteksi Indonesia saat ini. Bahkan setelah Kerajaan Soeharto runtuh, kasus korupsi di Indonesia tetap saja berlangsung tanpa adanya hambatan yang berarti. Almarhum  bengawan ekonomi Prof. Soemitro Djojohadikusumo pernah melansir bahwa sekitar 30 persen dari anggaran pembangunan mengalami kebocoran, bahkan mungkin lebih.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa wabah korupsi di Indonesia memang telah melebihi ambang batas. Dan ini terjadi turun temurun, bahkan ada yang mengatakan telah membudaya. Sehingga kondisi ini telah pula melahirkan mitos-mitos seolah perilaku yang telah ada berabad-abad ini tidak mungkin dirombak melaui perangkat hukum dan bangunan kultur  antikorupsi. Bahkan ada yang sedikit bercanda mengatakan, korupsi memang fitrawi bagi manusia. Sebab ketika makan, tubuh kita memang telah melakukan korupsi. Makanan yang masuk tidak semuanya sampai diperut, pasti ada yang tertinggal di gigi.

Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, perilaku koruptif ini memang acapkali diidentikan dengan prilaku aparat birokrasi atau pemerintah. Namun dalam perkembangannya, prilaku ini telah merambah ke mana-mana, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemberi dan penerima. Dan pada akhirnya kondisi ini terus mengalami pemekaran yang solid menuju sebuah kemapanan. Pemberi sudah merasa tidak enak, jika tidak memberi. Sedang yang diberi merasa “berhak” untuk diberi, sehingga jika tidak maka ia tanpa malu-malu akan meminta bagian.

Terjadinya pemapanan ini, semakin kuat akibat para perilaku koruptif ini telah melembaga dengan membentuk sebuah kelompok atau semacamnya dalam melakukan aksi-aksinya. Hal ini ditandai dengan adanya ikatan kerja sama antara pengusaha dan penguasa yang kurang sehat. Maka tidak perlu heran, jika untuk menadatangani sebuah proyek, seorang pengusaha terlebih dahulu harus menyisipkan amplop tebal di bawah kertas yang ingin ditandatangani (Mungkin agar lebih enak membubuhkan tanda tangan). Atau untuk memenangkan sebuah tender proyek terlebih dahulu harus disepakati pembagiannya.

Kasus korupsi memang tidak dapat lepas dari peranan penguasa. Struktur korupsi ini terbangun dari sebuah patronasi politik yang mengakar di masyarakat. Sehingga untuk menjadi pengusaha, terlebih kelas kakap,  harus memilki link ke penguasa. Secara historis, fenomena semacam ini dapat dilihat dari sebagian besar pengusaha kakap berasal dari para birokrat dan golongan/ keturunan Cina atau pribumi yang memiliki akses langsung dengan penguasa. Dengan demikian beberapa peluang atau hak-hak istimewa dengan mudah dapat diperoleh, seperti monopoli impor atau ekspor, lisensi dan agen tunggal, serta konsesi berbagai proyek yang dimodali pemerintah.

Dari sinilah, struktur yang terbangun ini, menurut Hendardi, Diretur YLBHI, semakin kuat. Ibaratnya, negara (penguasa) dan modal (pengusaha) ibarat dua sisi mata uang. Olehnya itu, dalam struktur yang mapan ini terbangun lagi sebuah konspirasi untuk mempertahankan dominasi mereka. Untuk itu diperlukan loyalitas sampai pada tingkat birokrasi terbawah. Dengan demikian, berfungsinya loyalisme inilah yang menggurita dan membangun kompleksitas struktur korupsi di negeri ini.

Terbangunnya struktur korupsi yang semakin mapan ini, semakin melapangkan jalannya tindakan-tindakan penyelewengan di segala lapisan. Di tingkat elite, adanya kemudahan dalam mencairkan kredit. Di tingkah bawahnya lagi,  rekayasa kuitansi atau bon pembelian serta permainan SPJ (surat perintah jalan) dalam pertanggungjawaban keuangan. Pada tingkat bawahnya lagi, pengurusan KTP, SIM, sertifikat tanah samapai pada hal-hal yang kecil, selalu diperlukan uang pelicin, agar urusan menjadi lancar.

Persoalan korupsi memang membuat kita semakin mafhum jika mengetahuinya, sebab itu –seperti dikemukakan sebelumnya— telah membudaya. Masyarakat sudah terbiasa dengan segala macam pungutan liar. Pada tingkat elite pun hal tersebut sama saja, bahkan mungkin sudah sangat terbiasa. Mengapa demikian?

 

Filsafat “Kakus”

Korupsi memang merupakan perbuatan yang dicela oleh agama manapun di muka bumi ini. Meski demikian persoalan ini sampai sekarang belum juga dapat dituntaskan. Untuk  menghapus korupsi dari muka bumi akan sangat sulit bahkan mungkin tidak dapat dilakukan. Namun untuk menekan laju perumbuhannya, hal tersebut sangat memungkinkan.

Perilaku koruptif, ada yang berpendapat, ibarat orang yang sedang berada di dalam kakus. Ketika berada di luar atau baru masuk ke dalam kakus, kita akan merasakan bau yang sangat tidak enak menyengat hidung. Akan tetapi ketika beberapa lama berada di dalamnya, bau itu perlahan-lahan berkurang bahkan hilang.

Begitu pula dengan persoalan korupsi. Jika baru pertama kali melakukan atau menemukannya, rasa bersalah dan berdosa sangat mengganggu kita. Kita merasa dihantui oleh perbuatan tersebut. Akan tetapi setelah lama berinteraksi dengan kondisi demikian, maka perasaan bersalah dan berdosa itu, lambat laun mulai berkurang, bahkan kita akan menganggap korupsi itu sebagai hal yang lumrah terjadi.

Seseorang yang akan melakukan korupsi setelah sekian lama berada di lingkungan koruptif, perlahan-lahan menganggap perbuatannya adalah bagian dari jerih payah yang mereka lakukan. Sehingga, jika mereka mengambil sebagian dari apa yang ia kerjakan, menurutnya, bukanlah hal yang melanggar.

Perasaan ini semakin hari semakin kuat, dan pada akhirnya menyebar dan menjangkiti orang-orang yang juga ada dalam lingkungan koruptif tersebut. Sehingga  dari sinilah pemahaman ini terus berkembang, hingga mewabah di masyarakat. Masyarakat pun akhinya merasa memberikan uang sogokan merupakan hal yang lumrah, sehingga tidak perlu lagi diributkan. Dan pada akhirnya kita pun dipaksa untuk ikut dalam permainan yang mau tidak mau akan semakin melanggengkan otoritas korupsi.

 

Akibat  Sengatan Eldorado

Prilaku koruptif yang merajalela di Indonesia ini ternyata semakin diperparah dengan munculnya jargon-jargon modernitas yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan material. Pola hidup komsumtif ini memang telah merambah berbagai kalangan, utamanya para elite birokrat dan pengusaha. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka jalan satu-satunya yang paling ringkas adalah dengan korupsi.

Korupsi pun semakin tumbuh subur dalam pusaran ecstacy dalam pemenuhan segala macam kebutuhan akan benda-benda. Keadaan ini malah menjadikan aparat birokrat dan pengusaha, semakin latah mengibarkan bendera konsumerisme dan hedonisme yang sangat berlebihan. Dan kecenderungan ini pun muncul akibat adanya keinginan untuk hidup dengan keadaan serba berlebihan atau yang biasa disebut dengan istilah eldorado.

Fenomena  ini pun akhirnya menjadi semacam kebutuhan pokok di hampir setiap lapisan masyarakat bawah. Hal ini pulalah yang menimbulkan lahirnya economic mania. Dalam pentas ecstacy tersebut, ada pelipatgandaan kegairahan dan kegembiraan yang luar biasa mencapai “keadaan di luar kesadaran diri”. Lantas pada akhirnya akan menimbulkan adanya keinginan pemenuhan kebutuhan yang kompulsif.

Di tengah krisis multidimensional saat itu, dengan beban ekonomi yang begitu berat diderita negara ini, tampaknya tidak menjadikan prilaku koruptif semakin berkurang. Padahal timbulnya persoalan ekonomi di negara ini merupakan ulah dari para koruptor bajingan yang masih bercokol di pemerintahan.

Munculnya  sebuah komunitas eldorado di kalangan elite ini ternyata telah melupakan keberadaan mereka sesungguhnya dalam mengayomi masyarakat  untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Perilaku  konsumtif  dan keinginan untuk hidup serba berlebihan, telah menutup mata mereka untuk melihat kondisi bangsa saat ini.

 

***

Lantas, apa yang harus kita lakukan dalam memberantas korupsi ini? Hampir semua pranata-pranata sosial memang seperti terhipnotis oleh budaya korupsi ini. Tidak terkecuali pranata-pranata hukum yang seharusnya membentengi negara ini dari “tikus-tikus kelaparan”, ternyata tidak berdaya untuk melawan “kekuasaan”. Bahkan –dan ini lebih memuakkan—para aparat hukum ternyata malah menjadi pula “tikus-tikus kelaparan”.

Kenyataan ini tak pelak lagi telah menjadikan perangkat hukum menjadi senjata untuk melakukan korupsi dan sebagai tameng untuk berlindung. Maka disaat itu pula  ketimpangan dalam berbagai hal sangat dirasakan. Krisis multidimensi, saat ini, merupakan contoh yang sangat menyakitkan bagi bangsa Indonesia. Lalu apa yang harus dilakukan?

Di antaranya. Pertama. Perlu ada semacam lembaga hukum yang independen, yang bertugas membuat undang-undang tentang korupsi –dengan ancaman seberat-beratnya bagi para koruptor-- sekaligus melakukan pengawasan. Sehingga dalam pengaplikasisnnya lembaga ini tidak perlu takut atau sungkan kepada penguasa. Kedua. Perlu adanya perombakan terhadap persistensi lembaga-lembaga/bagian dari struktur pemerintahan yang sudah tidak berfungsi atau tidak maksimal lagi dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi kebocoran yang pasti tidak bermamfaat. Ketiga. Perlunya dibangun kembali jalur-jalur birokrasi yang bersih (perombakan sistem), sehingga apa yang dipahami masyarakat tentang birokrasi, bukan sebagai sebuah lorong panjang yang penuh duri dan siap mengelupas sedikit demi sedikit kulit orang yang melewatinya.  Konsep yang dipahami Max Weber sebagai murni konsep sosiologi, dalam realitas faktual masyarakat kita memang telah menjadi momok yang menakutkan. Keempat. Melakukan penyadaran yang berbasis agama. Dengan demikian peran agama sebagai basis spiritual manusia dapat berperan secara maksimal. Sehingga basis-basis kultural yang antikorupsi dapat terbangun dan bangkit dalam melawan kekuatan korupsi dengan antek-antek pendukungnya.

Keempat hal di atas hanya beberapa hal yang perlu dilakukan di antara hal-hal yang penting lainnya. Dan untuk menghancurkan korupsi yang telah membudaya itu, ada baiknya kita melihat kembali perjalan R.A Kartini dalam membebaskan kaumnya dari keterbelakangan. Bagaimanapun kita harus mengacungkan jempol dengan apa yang pernah dilakukan beliau dalam menghancurkan kemapanan mitos tentang keberadaan wanita. Kartini mampu menghancurkan kultur yang selama berabad-abad memarginalisasikan kaumnya dan membangun sebuah tatanan kebudayaan baru yang telah mampu (meskipun belum maksimal) menempatkan posisi wanita sederajad dengan pria dalam hal kesempatan untuk maju. Sementara kita tahu, ia hanya seorang diri. Terlebih lagi, dengan pahaman patriarki, ia adalah seorang perempuan yang katanya tak mampu berbuat banyak dibanding lelaki. Tapi apa yang terjadi,  justru dengan kekuatan --yang katanya tidak seberapa itu—ia mampu menumbangkan mitos raksasa yang begitu angkuh memenjarakan kaumnya selama berabad-abad. Lantas, bagaimana dengan korupsi yang juga telah membudaya? Mampukah Kartini baru (Megawati Soekarno Putri) menghancurkannya atau malah memupuknya?

 

Penulis adalah Ketua Komunitas Penulis Pinggiran.